Oleh
Tutut Herlina
Jakarta – Jika ada kejadian yang paling menyedot perhatian besar dari masyarakat sepanjang tahun 2008 ini, itu adalah eksekusi mati terhadap para teroris, yakni pelaku peledakan Bom Bali pertama. Ini karena eksekusi terhadap Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Imron mengalami penundaan berkali-kali, meskipun akhirnya ketiga pelaku tersebut benar-benar dieksekusi secara rahasia oleh regu tembak dari kepolisian.
Selain itu, sebelum eksekusi dijalankan, banyak pesan layanan singkat (Short Message Service/SMS) yang beredar di kalangan masyarakat. Isinya berupa bermacam-macam teror, mulai dari rencana pembunuhan hingga peledakan bom di sejumlah gedung. Meskipun pesan tersebut terbukti hanya isapan jempol, masyarakat dan pihak kepolisian setidaknya sempat dibuat kalang kabut oleh berbagai teror itu.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Maluku Utara (Malut) juga telah membuat konflik tak berujung. Konflik yang berjalan berbulan-bulan itu bermula dari perseteruan antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan KPUD Kabupaten Halmahera Barat tentang jumlah suara di Halmahera Barat.
KPUD Provinsi menyatakan, Thaib Armain unggul perolehan suaranya atas Abdul Gafur di Kabupaten Halmahera Barat, sehingga berhak menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Sebaliknya, KPUD Halmahera Barat menyatakan perolehan suara Abdul Gafur mengungguli Thaib Armain. Dengan demikian, jika dihitung secara keseluruhan, Abdul Gafur justru berhak menjabat sebagai Gubernur Malut menggantikan Thaib.
Celakanya, pemerintah pusat bukannya membuat penyelesaian, tetapi justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.
Ketidaktegasan pemerintah--walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung--telah membuat konflik antara dua pendukung makin besar, mengakibatkan beberapa orang luka-luka dan sejumlah bangunan rusak.
Sementara itu, penyerangan terhadap Aliansi Kebebasan Umat Beragama oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam pimpinan Munarman saat perayaan hari ulang tahun (HUT) Pancasila Sakti, juga menjadi riak-riak konflik tersendiri di negeri ini. Atas nama agama, mereka merasa sebagai pihak yang berhak melakukan penganiayaan terhadap agama dan kepercayaan lain.
Fenomena konflik seperti itu potensial besar terjadi lagi tahun depan. Ini karena pemerintah tidak pernah tegas dalam mengatasi aksi ”premanisme” yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat berbasiskan primordialisme. Jika ini berlangsung terus-menerus, konflik antaragama bukan saja akan mencuat di Jakarta, tetapi juga di daerah luar Jawa. Padahal, negara ini dibangun berdasarkan asas persatuan dan perbedaan, atau disebut Bhineka Tunggal Ika.
Selain masih ada pilkada yang tersisa, pada tahun 2009 mendatang, pemilihan umum (pemilu) akan digelar. Seperti lazimnya sebuah pemilu, pasti ada pergesekan di antara pendukung partai, calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).
Belum lagi, ketidakpuasan calon anggota legislatif (caleg) atas hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketidakuasan itu akan mengakibatkan banyaknya kasus yang mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkaca dari pengalaman masa lalu, permohonan kasus ini kemudian akan diikuti pula dengan pengerahan massa yang bertujuan untuk melakukan tekanan ke MK. Ini juga berlaku dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pendukung calon presiden yang dinyatakan kalah oleh KPU kemungkinan bisa meluapkan emosinya secara sporadis di jalan-jalan.
Di samping itu, kesulitan ekonomi akibat krisis global juga menjadi persoalan tersendiri yang akan memunculkan konflik baru. Krisis ekonomi akan memunculkan konflik, bukan saja antara majikan dan para buruh, tetapi juga dengan pemerintah. Saat ini saja setidaknya ada sekitar 50.000 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebangkrutan beberapa pabrik.
Jumlah pengangguran tersebut dipastikan akan meningkat pada tahun depan yang bisa-bisa mencapai angka ratusan ribu. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah ke depan harus siap menghadapi aksi besar-besaran dari kaum buruh yang menuntut hak-haknya. Aksi demonstrasi itu sendiri saat ini sudah terlihat sangat gamblang di berbagai kota di seluruh Indonesia.
Krisis ekonomi tersebut tak hanya akan berimbas pada sektor buruh di perkotaan, tetapi juga pertanian di pedesaan, serta kaum miskin perkotaan. Di sektor pertanian, krisis yang disertai kenaikan nilai dolar Amerika Serikat (AS) akan melambungkan harga pupuk, sementara itu harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Begitu pula de-ngan kaum miskin perkotaan, mereka akan makin terjepit dengan naiknya kebutuhan pokok.
Dan telah menjadi hukum alam, hilangnya pekerjaan dan tingginya angka kemiskinan selalu memunculkan tingginya angka kriminalitas dan menimbulkan kemarahan rakyat.
Mengingat tahun 2009 merupakan tahun politik–karena ada pemilu–kemarahan rakyat tersebut akan dengan mudah ditumpangi kepentingan elite politik untuk menjatuhkan lawan-lawan mereka dan demi mendulang suara. Sementara itu, gerakan rakyat masih belum ada yang mampu mengarah pada satu perubahan yang menyeluruh.
Lantas, bagaimana dengan terorisme? Tentu saja semuanya berharap supaya kasus yang mengakibatkan rakyat tak berdosa itu tidak terulang lagi. Namun, peledakan bom di Mumbai, India, baru-baru tak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kejadiannya jauh dari Indonesia, peledakan bom itu setidaknya tetap merupakan ancaman tersendiri, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia.
Apalagi, serangan bom tersebut terjadi hanya selang beberapa hari setelah intelijen AS mengeluarkan hasil analisis ang menyebutkan adanya pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari AS ke China, India, Rusia, dan Brasil. Masih berdasarkan hasil analisis itu, proses pergeseran kekuatan dunia itu akan dipenuhi kekerasan. Dan Indonesia sendiri, memiliki rekam jejak (track record) mengenai aksi-aksi terorisme. Oleh karena itulah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan supaya TNI membantu Polri dalam mencegah aksi terorisme. n
Tutut Herlina
Jakarta – Jika ada kejadian yang paling menyedot perhatian besar dari masyarakat sepanjang tahun 2008 ini, itu adalah eksekusi mati terhadap para teroris, yakni pelaku peledakan Bom Bali pertama. Ini karena eksekusi terhadap Amrozi, Imam Samudera, dan Ali Imron mengalami penundaan berkali-kali, meskipun akhirnya ketiga pelaku tersebut benar-benar dieksekusi secara rahasia oleh regu tembak dari kepolisian.
Selain itu, sebelum eksekusi dijalankan, banyak pesan layanan singkat (Short Message Service/SMS) yang beredar di kalangan masyarakat. Isinya berupa bermacam-macam teror, mulai dari rencana pembunuhan hingga peledakan bom di sejumlah gedung. Meskipun pesan tersebut terbukti hanya isapan jempol, masyarakat dan pihak kepolisian setidaknya sempat dibuat kalang kabut oleh berbagai teror itu.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Maluku Utara (Malut) juga telah membuat konflik tak berujung. Konflik yang berjalan berbulan-bulan itu bermula dari perseteruan antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi dan KPUD Kabupaten Halmahera Barat tentang jumlah suara di Halmahera Barat.
KPUD Provinsi menyatakan, Thaib Armain unggul perolehan suaranya atas Abdul Gafur di Kabupaten Halmahera Barat, sehingga berhak menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Sebaliknya, KPUD Halmahera Barat menyatakan perolehan suara Abdul Gafur mengungguli Thaib Armain. Dengan demikian, jika dihitung secara keseluruhan, Abdul Gafur justru berhak menjabat sebagai Gubernur Malut menggantikan Thaib.
Celakanya, pemerintah pusat bukannya membuat penyelesaian, tetapi justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.
Ketidaktegasan pemerintah--walaupun sudah ada putusan Mahkamah Agung--telah membuat konflik antara dua pendukung makin besar, mengakibatkan beberapa orang luka-luka dan sejumlah bangunan rusak.
Sementara itu, penyerangan terhadap Aliansi Kebebasan Umat Beragama oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam pimpinan Munarman saat perayaan hari ulang tahun (HUT) Pancasila Sakti, juga menjadi riak-riak konflik tersendiri di negeri ini. Atas nama agama, mereka merasa sebagai pihak yang berhak melakukan penganiayaan terhadap agama dan kepercayaan lain.
Fenomena konflik seperti itu potensial besar terjadi lagi tahun depan. Ini karena pemerintah tidak pernah tegas dalam mengatasi aksi ”premanisme” yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat berbasiskan primordialisme. Jika ini berlangsung terus-menerus, konflik antaragama bukan saja akan mencuat di Jakarta, tetapi juga di daerah luar Jawa. Padahal, negara ini dibangun berdasarkan asas persatuan dan perbedaan, atau disebut Bhineka Tunggal Ika.
Selain masih ada pilkada yang tersisa, pada tahun 2009 mendatang, pemilihan umum (pemilu) akan digelar. Seperti lazimnya sebuah pemilu, pasti ada pergesekan di antara pendukung partai, calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).
Belum lagi, ketidakpuasan calon anggota legislatif (caleg) atas hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketidakuasan itu akan mengakibatkan banyaknya kasus yang mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkaca dari pengalaman masa lalu, permohonan kasus ini kemudian akan diikuti pula dengan pengerahan massa yang bertujuan untuk melakukan tekanan ke MK. Ini juga berlaku dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pendukung calon presiden yang dinyatakan kalah oleh KPU kemungkinan bisa meluapkan emosinya secara sporadis di jalan-jalan.
Di samping itu, kesulitan ekonomi akibat krisis global juga menjadi persoalan tersendiri yang akan memunculkan konflik baru. Krisis ekonomi akan memunculkan konflik, bukan saja antara majikan dan para buruh, tetapi juga dengan pemerintah. Saat ini saja setidaknya ada sekitar 50.000 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebangkrutan beberapa pabrik.
Jumlah pengangguran tersebut dipastikan akan meningkat pada tahun depan yang bisa-bisa mencapai angka ratusan ribu. Dengan kondisi seperti itu, pemerintah ke depan harus siap menghadapi aksi besar-besaran dari kaum buruh yang menuntut hak-haknya. Aksi demonstrasi itu sendiri saat ini sudah terlihat sangat gamblang di berbagai kota di seluruh Indonesia.
Krisis ekonomi tersebut tak hanya akan berimbas pada sektor buruh di perkotaan, tetapi juga pertanian di pedesaan, serta kaum miskin perkotaan. Di sektor pertanian, krisis yang disertai kenaikan nilai dolar Amerika Serikat (AS) akan melambungkan harga pupuk, sementara itu harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Begitu pula de-ngan kaum miskin perkotaan, mereka akan makin terjepit dengan naiknya kebutuhan pokok.
Dan telah menjadi hukum alam, hilangnya pekerjaan dan tingginya angka kemiskinan selalu memunculkan tingginya angka kriminalitas dan menimbulkan kemarahan rakyat.
Mengingat tahun 2009 merupakan tahun politik–karena ada pemilu–kemarahan rakyat tersebut akan dengan mudah ditumpangi kepentingan elite politik untuk menjatuhkan lawan-lawan mereka dan demi mendulang suara. Sementara itu, gerakan rakyat masih belum ada yang mampu mengarah pada satu perubahan yang menyeluruh.
Lantas, bagaimana dengan terorisme? Tentu saja semuanya berharap supaya kasus yang mengakibatkan rakyat tak berdosa itu tidak terulang lagi. Namun, peledakan bom di Mumbai, India, baru-baru tak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun kejadiannya jauh dari Indonesia, peledakan bom itu setidaknya tetap merupakan ancaman tersendiri, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia.
Apalagi, serangan bom tersebut terjadi hanya selang beberapa hari setelah intelijen AS mengeluarkan hasil analisis ang menyebutkan adanya pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari AS ke China, India, Rusia, dan Brasil. Masih berdasarkan hasil analisis itu, proses pergeseran kekuatan dunia itu akan dipenuhi kekerasan. Dan Indonesia sendiri, memiliki rekam jejak (track record) mengenai aksi-aksi terorisme. Oleh karena itulah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan supaya TNI membantu Polri dalam mencegah aksi terorisme. n
Comments
Post a Comment
Silahkan Komentar Yg Positif