Krisis Global, Ujian bagi Tim Ekonomi

Gonjang ganjing di bursa saham dan terganggunya stabilitas moneter akhir-akhir ini akibat krisis finansial global menjadi ujian bagi tim ekonomi. Sejauh ini kebijakan yang dilakukan sudah cukup responsif dan antisipatif terhadap perkembangan situasi. Mulai dari menghentikan transaksi di bursa untuk sementara sampai dengan pengamanan sektor perbankan antara lain melalui peningkatan jumlah dana yang masuk penjaminan. Setidaknya bank tetap aman dan rush tidak terjadi kendati tak bisa menghindar dari kenaikan sukubunga mengingat BI rate juga dinaikkan menjadi 9,5 persen. Untuk sementara perkembangan sektor riil akan melambat.


Tim ekonomi cukup tangguh karena di sana ada Plt Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Boediono dan lain-lain. Kekompakan pemerintah dengan otoritas moneter sangat penting dalam situasi kritis semacam ini. Keputusan bisa cepat diambil dan yang penting tidak saling bertabrakan. Yang dikhawatirkan justru terjadinya konflik kepentingan di kabinet karena ada beberapa menteri yang juga pengusaha besar. Yang paling banyak disebut adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Saham perusahaannya banyak yang bertumbangan di bursa terutama Bumi Resources sehingga mengalami kerugian triliunan rupiah.

Rumor pun beredar soal terjadinya konflik di dalam bahkan pernah suatu ketika dikabarkan Sri Mulyani mengundurkan diri. Kita tentu tak boleh mempercayai semua itu sebelum ada fakta yang jelas. Namun setidaknya sangat bisa dibayangkan bagaimana konflik bisa terjadi karena tidak saja Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, melainkan juga Wapres Jusuf Kalla yang juga seorang konglomerat. Memang tak lagi aktif menangani tetapi siapapun tahu sebagai pemilik tetap tak bisa lepas dari kepentingan bisnis. Itulah sebabnya ujian tidak saja datang dari eksternal melainkan bisa pula dari dalam sendiri dan itu seringkali lebih rumit.
Kepemimpinan presiden sangatlah urgen dalam hal ini. Karena betapapun tim ekonomi telah secara tepat merumuskan pemikiran dan alternatif kebijakan, yang namanya tanggung jawab tetap berada di pucuk pimpinan. Dan faktor yang menjadi pertimbangan tidak sekadar hitungan angka an sich melainkan juga menjaga perimbangan-perimbangan atau pun dampak politik. Selain itu peraturan yang ada tak bisa dilanggar begitu saja. Pengaruhnya akan sangat besar terutama kita akan dilihat oleh kalangan investor internasional. Maka segala sesuatunya harus diperhitungkan dengan cermat. Keberpihakan pun perlu lebih jelas yakni kepada masyarakat.

Dinamika internal pastilah terjadi yang penting output nya jelas sesuai tolok ukur keberhasilan. Yang paling krusial adalah menjaga stabilitas moneter dan mengamankan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga meskipun harus sedikit mengalami perlambatan. Mengerem laju inflasi dan menahan kurs rupiah agar tidak semakin merosot adalah contohnya. Setelah itu secara perlahan, bila keadaan sudah memungkinkan, sukubunga kembali diturunkan karena situasi serba ketat seperti sekarang akan menyulitkan dunia usaha. Kebijakan menurunkan harga BBM juga menjadi alternatif yang baik dan kalau mungkin bisa dilanjutkan.

Bagaimana agar kepercayaan bisa dipulihkan itulah yang utama. Dalam hal ini kebijakan pemerintah akan terus diuji termasuk keandalan tim ekonominya. Jangan sampai ada kebijakan yang bisa dianggap melindungi kelompok-kelompok usaha tertentu, katakanlah Grup Bakrie. Sebaliknya yang paling baik adalah mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat agar pasar domestik tetap terjaga karena itu akan menjadi salah satu bantal penyelamat. Kepercayaan dapat muncul dari sana tetapi sebaliknya bisa juga rontok lagi kalau salah melangkah. Semua itu akan berpengaruh pula pada politik mengingat tahun 2009 merupakan tahun pemilu.

suaramerdeka.com