Koruptor dan Pengkhianat Bangsa

Oleh: Kholil

Di masa perjuangan fisik melawan penjajahan mulai Portugis, Belanda hingga Jepang bangsa Indonesia juga mengalami berbagai penghianatan atas perjuangan bangsa. Kita pernah dengar bahwa pasukan yang menumpas perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda merupakan pasukan Pribumi yang dibentuk Belanda.

Kalau dulu, pengkhianatan itu berupa fisik dengan membocorkan rahasia atau bahkan berperang membela musuh bangsa, sekarang pengkhianatan bisa berupa merongrong ekonomi Bangsa yang berupa Korupsi. Banyak sekali tokoh-tokoh politik menjadi aktornya.

Politik itu semestinya menjadi ruang untuk mendistribusikan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tapi malah menjadi porak-poranda di tangan para politikus yang hanya paham transaksi dan politik Wani Piro. Sebagai contoh, seorang politikus Setya Novanto yang baru saja divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan jutaan rakyat sebesar Rp2,3 triliun sesungguhnya hanya menguatkan realitas politik yang sangat busuk dan kotor itu.

Hukum positif yang menerungku Novanto sesungguhnya hanya menunggu waktu. Ia melengkapi deretan para pengkhianat bangsa terdahulu, tiga pemimpin lembaga tinggi negara: Akil Mochtar (kader Golkar yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah).

Saya sendiri yakin, di sekitar Novanto masih banyak orang-orang yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK.

Selain itu, Masih ada Patrialis Akbar (mantan poltisi PAN, yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi). Kurang apa lagi contoh telanjang pengkhianatan itu. Dalam korupsi, yang masuk genus kejahatan luar biasa, perlu pula disebut mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Anas Urbaningrum, yang kini masih dibui. Di tangan para politikus busuk bersemilah demokrasi yang masih muda seperti tampak bertumbuh, tetapi sesungguhnya rapuh. Akal sehat kita pun berselancar betapa yang belum terbukti secara hukum, bisa jadi lebih banyak bilangannya.

"Di layar lokal, politik bahkan sudah diresmikan sebagai urusan 'uang tunai'. Seorang calon kepala daerah sudah mengijonkan proyek-proyek APBD kepada para pemodal, bahkan sebelum ia mencalonkan diri dalam pilkada. Struktur APBD daerah umumnya condong membengkak pada sisi pegeluaran rutin pejabat dan birokrasi ketimbang pada sisi pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata pemikir Rocky Gerung dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 2010. Realitas yang kini kian parah.

Cerita lama berikut ini menemukan relevansinya di sini. Ketika seorang wartawan bertanya kepada filsuf Jean-Jacques Rousseau, "Kenapa demokrasi di Romawi runtuh?" Ia menjawab, "Demokrasi itu ibarat buah yang bagus untuk pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya."

Nah, lambung dalam demokrasi kita sungguh tak sehat. Politikus kita telah menurunkan derajat diri mereka begitu rupa. Mereka yang mestinya memuliakan suara publik justru menistakannya dengan membeli suara publik.

Mosolini seorang dictator Itali yang menguasai Ethiopia dan Libya mengatakan bahwa orang yang jiwanya Penghianat akan selamanya pengkhianat.

Namun, benar sekali pengkhianat selamanya pengkhianat. Dalam korupsi sedikitnya ia mengkhianati janjinya, sumpahnya, Tuhannya, rakyatnya! Wajarlah jika harus dihukum berat.

Bahkan koruptor bisa menghilangkan tank-tank Negara, kapal selam Negara, dan alutsista lainnya karena uang untuk membeli alat-alat tempur Negara itu sudah dialihkan untuk membeli villa megah, mobil mewah dan berbagai harta kemewahan untuk dirinya dan keluarganya.

untuk itulah, koruptor hukumannya menurut saya lebih baik potong tangan atau di penjara lama kalau berlebihan sebaiknya dihukum mati, apalagi ada indikasi berkhianat untuk kepentingan bangsa lain. 

wallahu A'lam