Dorong Ekonomi Domestik, 70.000 Di-PHK, 560.000 Dirumahkan
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat, pengamat migas Kurtubi, anggota Komisi IV DPR, Enggartiasto Lukita, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, dan ekonom Dradjad H Wibowo, secara terpisah, Kamis (20/11) dan Jumat (21/11).
MS Hidayat meminta pemerintah mendorong sektor riil dengan menurunkan harga solar, disamping premium. "Apalagi sekarang harga minyak mentah sudah di bawah US$ 50 per barel. Peluang untuk menurunakan harga solar dan lebih banyak lagi untuk Premium terbuka lebar," katanya.
Senada dengan itu, Kurtubi berpendapat, pemerintah seharusnya sudah menurunkan harga BBM bersubsidi saat ini, tidak perlu menunggu Desember. Dengan tingkat harga minyak mentah saat ini, harga BBM bersubsidi sudah lebih tinggi dari harga BBM nonsubsidi. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah menurunkan harga premium bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter, dan harga solar Rp 500 per liter. Hal itu penting untuk mendorong sektor riil.
Terkait hal itu, ekonom Dradjad H Wibowo curiga, harga solar baru diturunkan Januari mendatang, mendekati pelaksanaan pemilu. "Agar masyarakat tidak lupa. Jadi ini untuk kepentingan politik," katanya.
Secara terpisah, Enggartiasto Lukita mengatakan, banyak instrumen yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim ekonomi. "Demi menggerakkan ekonomi domestik, saya menilai Ditjen Pajak perlu memberi insentif bagi para pengusaha, dengan penundaan pembayaran pajak. Bukan berarti penghapusan, tetapi penundaan," katanya.
Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Departemen Perindustrian, Arianto Sagala menuturkan, seruan agar masyarakat dan semua instansi pemerintah membeli produk dalam negeri, harus dengan langkah yang konkret, di antaranya dengan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai.
Langkah konkret lainnya, adalah pemerintah harus membeli produk lokal. Semua instansi pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD wajib membeli produk lokal.
Senada dengan itu, Sofjan Wanandi, mengatakan, pembelian atau penggunaan produk dalam negeri harus dimulai dari pemerintah. "Agar masyarakat juga ikut membeli barang dalam negeri, pemerintah harus membatasi masuknya barang-barang impor, terutama garmen, elektronika, mainanan anak-anak, dan makanan dalam bentuk kemasan. Cara pembatasannya, impor hanya diperkenankan melalui lima pelabuhan," kata dia.
Secara terpisah, ekonom Mirza Adityaswara berpendapat, permintaan dunia usaha agar pemerintah memberi stimulus fiskal sulit dilakukan. Sebab, pemerintah tidak dalam posisi yang mampu memberikan bantuan dana apapun. Menurut dia, jika dipaksakan, justru akan menyulitkan langkah pemerintah, karena butuh dana tambahan yang berasal dari pinjaman luar negeri.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, mengatakan sampai saat karyawan yang di-PHK baru mencapai 0,25% dari 28 juta buruh atau sekitar 70.000 orang. Sedangkan yang dirumahkan sekitar 2% atau 560.000 buruh. Pekerja yang di-PHK dan dirumahkan berasal dari sektor perkebunan sawit, karet, pertambangan batu bara, perikanan, dan pengolahan kayu lapis.
Sementara itu, 1.000 karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), mulai Jumat (21/11) terkena PHK. Selain itu, 1.000 orang lagi dirumahkan. Presiden Direktur PT RAPP, Rudi Fajar mengatakan perusahaan mengalami kesulitan pasokan bahan baku dan semua ini merupakan dampak krisis ekonomi global sehingga menempuh kebijakan itu. [E-8/DLS/RRS/MUL/ M-6/N-6/D-10]
sumber:Suara Pembaharuan
SP Launch Media Online | PROMO WEB BANER SUARAPEMBARUAN.COM, BURUAN PASANG IKLAN ! Penawaran Berlaku Hingga 31 November 2008 ...
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat, pengamat migas Kurtubi, anggota Komisi IV DPR, Enggartiasto Lukita, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, dan ekonom Dradjad H Wibowo, secara terpisah, Kamis (20/11) dan Jumat (21/11).
MS Hidayat meminta pemerintah mendorong sektor riil dengan menurunkan harga solar, disamping premium. "Apalagi sekarang harga minyak mentah sudah di bawah US$ 50 per barel. Peluang untuk menurunakan harga solar dan lebih banyak lagi untuk Premium terbuka lebar," katanya.
Senada dengan itu, Kurtubi berpendapat, pemerintah seharusnya sudah menurunkan harga BBM bersubsidi saat ini, tidak perlu menunggu Desember. Dengan tingkat harga minyak mentah saat ini, harga BBM bersubsidi sudah lebih tinggi dari harga BBM nonsubsidi. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah menurunkan harga premium bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter, dan harga solar Rp 500 per liter. Hal itu penting untuk mendorong sektor riil.
Terkait hal itu, ekonom Dradjad H Wibowo curiga, harga solar baru diturunkan Januari mendatang, mendekati pelaksanaan pemilu. "Agar masyarakat tidak lupa. Jadi ini untuk kepentingan politik," katanya.
Secara terpisah, Enggartiasto Lukita mengatakan, banyak instrumen yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim ekonomi. "Demi menggerakkan ekonomi domestik, saya menilai Ditjen Pajak perlu memberi insentif bagi para pengusaha, dengan penundaan pembayaran pajak. Bukan berarti penghapusan, tetapi penundaan," katanya.
Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Departemen Perindustrian, Arianto Sagala menuturkan, seruan agar masyarakat dan semua instansi pemerintah membeli produk dalam negeri, harus dengan langkah yang konkret, di antaranya dengan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai.
Langkah konkret lainnya, adalah pemerintah harus membeli produk lokal. Semua instansi pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD wajib membeli produk lokal.
Senada dengan itu, Sofjan Wanandi, mengatakan, pembelian atau penggunaan produk dalam negeri harus dimulai dari pemerintah. "Agar masyarakat juga ikut membeli barang dalam negeri, pemerintah harus membatasi masuknya barang-barang impor, terutama garmen, elektronika, mainanan anak-anak, dan makanan dalam bentuk kemasan. Cara pembatasannya, impor hanya diperkenankan melalui lima pelabuhan," kata dia.
Secara terpisah, ekonom Mirza Adityaswara berpendapat, permintaan dunia usaha agar pemerintah memberi stimulus fiskal sulit dilakukan. Sebab, pemerintah tidak dalam posisi yang mampu memberikan bantuan dana apapun. Menurut dia, jika dipaksakan, justru akan menyulitkan langkah pemerintah, karena butuh dana tambahan yang berasal dari pinjaman luar negeri.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, mengatakan sampai saat karyawan yang di-PHK baru mencapai 0,25% dari 28 juta buruh atau sekitar 70.000 orang. Sedangkan yang dirumahkan sekitar 2% atau 560.000 buruh. Pekerja yang di-PHK dan dirumahkan berasal dari sektor perkebunan sawit, karet, pertambangan batu bara, perikanan, dan pengolahan kayu lapis.
Sementara itu, 1.000 karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), mulai Jumat (21/11) terkena PHK. Selain itu, 1.000 orang lagi dirumahkan. Presiden Direktur PT RAPP, Rudi Fajar mengatakan perusahaan mengalami kesulitan pasokan bahan baku dan semua ini merupakan dampak krisis ekonomi global sehingga menempuh kebijakan itu. [E-8/DLS/RRS/MUL/ M-6/N-6/D-10]
sumber:Suara Pembaharuan
SP Launch Media Online | PROMO WEB BANER SUARAPEMBARUAN.COM, BURUAN PASANG IKLAN ! Penawaran Berlaku Hingga 31 November 2008 ...
Comments
Post a Comment
Silahkan Komentar Yg Positif